GERAKAN PKK

BERITA DESA | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta file download nya dalam bentuk format PDF.

Akan tetapi sebelumnya, halo sahabat perangkat desa di seluruh penjuru tanah air? Apa kabarnya? Semoga sehat dimasa pandemi Covid19 ini semoga kita semua dalam menjalankan aktivitas tetap semangat dan pastinya lancar.

Untuk Sahabat Desa yang sedang mencari contoh format administrasi PKK, administrasi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dan peraturan perundang-undangan terkait organisasi PKK.

Sejarah berdirinya PKK
Berawal sebuah gerakan yang sampai saat ini masih dikenal luas, PKK sebetulnya punya sejarah yang panjang. Nama PKK adalah sebuah ide yang dibangun dari seminar Home Economic di Bogor tahun 1957.

Kemudian, Lebih lanjut Pemerintah Indonesia menindaklanjuti seminar tersebut dengan membuat pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga.

Meski begitu gerakan masyarakat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berawal dan diinisasi oleh istri gubernur Jawa Tengah (ibu Isriati Moenadi), pasalnya beliau begitu prihatin dengan kondisi masyarakat di wilayahnya yang menderita busung lapar.

Nah, berawal Inisasi istri gubernur Jawa Tengah ini mendapat respon yang baik dari Pemerintah Indonesia.

Meski demikian, perubahan nama PKK sendiri terjadi pada 27 Desember 1972 kala Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat kawat kepada seluruh gubernur Indonesia.

Perlu diketahui bahwa Isi surat kawat tersebut adalah agar mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tepatnya pada 27 Desember pun ditetapkan sebagai hari kesatuan gerak PKK.

Selain itu, PKK adalah Tonggak Kemajuan Ibu dan Keluarga sebagai sebuah gerakan, PKK selanjutnya bergerak pada dua sisi sekaligus, diantaranya;

Sisi spirtual, terutama dalam hal sikap dan perilaku sebagai hamba Tuhan, anggota masyarakat, serta warga negara yang dinamis serta bermanfaat dengan didasarkan pada Pancasila serta UUD 1945.
Sisi fisik material meliputi sandang, pangan, papan, kesempatan kerja, kesehatan, dan lingkungan hidup yang sehat serta lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan serta keterampilan.

Tugas PKK

Sekretaris, tugas sekretaris meliputi urusan tata usaha dan urusan dalam, seperti :
 
Mengagendakan dan menyimpan surat masuk dan surat keluar mulai dari Januari s/d Desember tahun berjalan,
Mempersiapkan dan mengatur ruang rapat dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK), dan
Bertanggung jawab atas keadaan rumah tangga kantor yang meliputi tata tertib, keamanan, kebersihan dan barang-barang inventaris.

Bendahara, tugas yang dilaksanakan bendahara meliputi :

Membuan laporan keuangan, baik laporan individu, laporan tahunan serta laporan umum dalam rangka serah terima jabatan ketua,
Pemeriksaan keuangan selama kurun waktu Januari s/d Desember tahun berjalan baik itu penerimaan ataupun pengeluaran.

Berikut 10 Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
2. Gotong Royong.
3. Pangan.
4. Sandang.
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.
6. Pendidikan dan Ketrampilan.
7. Kesehatan.
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
9. Kelestarian Lingkungan Hidup.
10. Perencanaan Sehat.

Kegiatan Para Ibu PKK

Sampai saat ini, kegiataan para ibu-ibu kader PKK menekankan pada prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lewat pemberdayaan keluarga. 

Pasalnya Kegiatan PKK sangat banyak, maka dari itu besar banget peran ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ini terhadap masyarakat.

Peran PKK Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan PAUD, kegiatan keaksaraan, penyuluhan pendidikan. Dalam bidang ekonomi juga ternyata eksis, seperti program usaha pendapatan, pengembanyan koperasi, penyuluhan tentang menabung.

Peran PKK Bidang Kesehatan
Para ibu-ibu peserta PKK ini turut andil di bidang kesehatan dan KB, pelayanan posyandu, sosialisasi tanaman obat, penyuluhan perilaku hidup bersih, manfaat ber-KB. Tak hanya itu, Ibu-ibu ini juga berperan dalam bidang ketahanan pangan dan pengelolaan tata laksana rumah tangga, pembentukan kelompok wanita tani, penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan, kampanye makanan sehat, dan masih banyak lagi.

Demikian sedikit pembahasan tentang PKK dan disini kami akan bagikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

AMBIL DISINI Permendagri 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
AMBIL DISINI Contoh SK Kepala Desa tentang PKK
 

Dikutip dari mediabritarakyat