BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SK BUPATI KEBUMEN NOMOR : 144/922 TAHUN 2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN PERIODE TAHUN 2019-2025

SUSUNAN PENGURUS

NO	NAMA	UMUR (THN)	JENIS KELAMIN	AGAMA	ALAMAT	JABATAN
1	SUMIYANTA, S.Pd	58	LAKI-LAKI	ISLAM	DK. BLEBER RT.001 RW.005	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	SLAMET HERMANSAH, S.Pd.I	38	LAKI-LAKI	ISLAM	DK. JATITEKEN KULON RT.003 RW.004	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	TEGUH WIDHI PRABOWO, S.Pd	33	LAKI-LAKI	ISLAM	DK. KENAYAN RT.002 RW.001	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	PRASETIYO	33	LAKI-LAKI	ISLAM	DK. PEPEDAN RT.001 RW.002	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MERANGKAP ANGGOTA
5	MUGIYONO	35	LAKI-LAKI	ISLAM	DK. KALAPACUNG RT.001 RW.006	BIDANG PEMBANGUNAN DESA MERANGKAP ANGGOTA
6	SITI NURKHOMAH, S.Pd.I	50	PEREMPUAN	ISLAM	DK. JATITEKEN KULON RT.001 RW.004	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN MERANGKAP ANGGOTA
7	SARINO	39	LAKI-LAKI	ISLAM	DK. JATITEKEN WETAN RT.001 RW.003	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MERANGKAP ANGGOTA

FUNGSI BPD

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Ketiga fungsi BPD diatas jika disederhanakan adalah :

1. fungsi legislasi;
2. fungsi anggaran; dan
3. fungsi pengawasan.

TUGAS :

1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan Musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK BPD :

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, Anggota BPD berhak :

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa (Perdes)
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

KEWAJIBAN BPD

Anggota BPD wajib :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
6. mengawasi aspirasi masyarakat, menjaga kewajiban dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KEWENANGAN BPD

BPD berwenang :

1. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (Tatib BPD);
9. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
10. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. mengelola biaya operasional BPD;
12. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
13. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka upaya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

LARANGAN BPD

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang :

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
7. sebagai pelaksana proyek Desa;
8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.